Kota Bima, Bima Times – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum PPPK dan CPNS Kota Bima menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Bima pada Senin pagi, 10 Maret 2025. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.
Dalam orasi mereka, para peserta aksi menilai bahwa keputusan tersebut tidak hanya mengecewakan, tetapi juga bertentangan dengan Undang-undang. Mereka mempertanyakan mengapa kebijakan yang sudah memiliki dasar hukum bisa dibatalkan hanya dengan “selembar surat “.
“Kami ingin tahu dasar hukum dari penundaan ini! Bagaimana mungkin sebuah Undang-undang bisa dikesampingkan hanya dengan satu surat keputusan? Ini adalah bentuk ketidakadilan bagi kami yang sudah bertahun-tahun mengabdi,” seru salah satu orator aksi.
Seperti diketahui, Kemenpan RB sebelumnya mengumumkan bahwa pengangkatan CPNS yang semula dijadwalkan pada Oktober 2024 akan diundur hingga Oktober 2025. Sementara itu, pengangkatan PPPK yang seharusnya dilaksanakan tahun ini juga mengalami penundaan hingga Maret 2026. Pemerintah beralasan bahwa penundaan ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kebutuhan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional serta penyesuaian anggaran pusat dan daerah.
Namun, bagi tenaga honorer, keputusan ini justru menambah ketidakpastian masa depan mereka. Sebagian besar dari mereka sudah menunggu kepastian pengangkatan setelah dinyatakan lulus seleksi, tetapi kini kembali dihadapkan pada ketidakjelasan status.
Setelah berorasi di depan Kantor Wali Kota Bima, perwakilan massa diterima langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Arif Roesman Effendy. Dalam pertemuan tersebut, Arif menyatakan pihaknya memahami keresahan para tenaga honorer dan akan menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
“Kami di daerah hanya bisa meneruskan tuntutan ini ke Kemenpan RB. Keputusan sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah,” ujar Arif di hadapan para perwakilan massa.
Aksi damai ini berlangsung dengan tertib. Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Wali Kota Bima, massa berencana melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Kota Bima guna memperjuangkan kejelasan nasib mereka sebagai tenaga honorer yang telah lama mengabdi.